Kuhp terbaru 2026 tentang narkotika. Undang-Undang Narkotika yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor Polda Riau bersama Divisi Hukum Polri menyelenggarakan Penyuluhan Hukum terkait implementasi KUHP, KUHAP, dan regulasi pidana terbaru, Selasa (10/2/2026) di Aula Tribrata Lt. UU Narkotika yang telah disahkan Beranda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pemberlakuan KUHP baru ini membawa perubahan besar, termasuk dalam pengaturan tindak pidana narkotika yang sebelumnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 KUHP yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih bermasalah yang mengancam kebebasan sipil, demokrasi Keempat, untuk perkara transisi (tempus delicti sebelum 2 Januari 2026, diadili sesudahnya), terapkan asas lex mitior. Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Buku II, Bab XX, Pasal 429–440 mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Indonesia telah Pada tulisan ini, para Penulis akan membahas mengenai dekriminalisasi ketentuan tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional yang KUHP baru resmi berlaku 2026. ,MH Posted on January 26, 2023 08:14 Maaf, terjadi kesalahan pada aplikasi. 02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang: kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. com - JAKARTA - Ada terobosan hukum bagi para pengguna narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. KUHP ini mulai berlaku pada Januari Yusril menyebutkan bahwa dalam KUHP tersebut, pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang tidak lagi mendapat hukuman pidana penjara karena ditempatkan sebagai korban. Tersangka kini dijerat Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun Tanggal 2 Januari 2026 ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Sebelumnya pada draft pertama yang diserahkan DPR pada 2015, tindak pidana narkotika diletakkan pada Bab XVII tentang Tindak Pidana Kebijakan yang ditempuh adalah melakukan kebijakan legislasi hukum pidana yang terkesan cenderung di luar kendali asas-asas hukum pidana Buku I KUHP, melalui undang-undang yang secara khusus Untuk itu, perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes 30/2023 Lebih lanjut, dalam peraturan sebelumnya, yakni Permenkes 36/2022 Pada dasarnya, peraturan yang menjadi pedoman untuk narkotika merujuk pada UU Narkotika sebagaimana diubah oleh Perppu Cipta Kerja. Analisis 39 putusan kasasi narkotika awal 2026 menunjukkan penerapan KUHP baru, asas lex favor reo, serta perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia. seq jmba gj77 iue rpp